Senjata Pindad Di Filipina 1 komentar
Sebuah kapal kargo pengangkut senjata berbendera Panama, ditahan Bea Cukai Filipina, Kamis (20/8) malam pekan lalu ketika merapat di pelabuhan Mariveles, Provinsi Bataan, utara Manila. Kapal bernama MV Captain Ufuk mengangkut sekitar 50 senapan.
Setelah dicek, ditemukan senapan buatan Pindad berjenis SS1-V1, beberapa perlengkapan militer lainnya, dan senjata laras panjang bermerek Israel “Galil”. Senjata itu adalah sejenis senjata tipe serbu yang sangat akurat (300-800 meter).
Kasus ini hingga kini belum ada kepastian. Hingga kini Departemen Luar Negeri (Deplu) masih belum menerima keterangan resmi dari pemerintah Filipina terkait senjata itu. Selain senjata-senjata itu, aparat Filipina juga menahan 14 kru dari Georgia dan Afrika. Kapal tersebut disebutkan berangkat dari Pelabuhan Georgia dan singgah di Indonesia untuk mengambil barang, sebelum kemudian berlayar ke Pelabuhan Mariveles.
“Memang ditemukan lima peti senjata yang tercampur. Tapi pemerintah Filipina belum memastikan asal senjata tersebut dan belum ada keterangan resmi dari pemerintah Filipina" ujar juru bicara Deplu Teuku Faizasyah di kantornya, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Jumat (28/8).
Selain itu, lanjutnya, Deplu juga berusaha mencoba mencari tahu dan memastikan kepada PT Pindad terkait keberadaan senjata sebanyak lima peti itu. "Kita akan meminta klarifikasi kepada yang berkewenangan yaitu PT Pindad," imbuhnya.
Faizasyah menjelaskan, peredaran senjata di Filipina cukup bebas dan tidak bisa disamakan dengan di Indonesia. "Di sana dibenarkan oleh hukum. Kita juga baru melayang surat klarifikasi terkait apakah ada penjualan senjata oleh PT Pindad," pungkasnya.
Apabila itu benar senjata buatan PT Pindad Indonesia, lanjut Faizasyah, maka Deplu akan melakukan pengecekan ke pihak terkait apakah ada suatu perjanjian ekspor antara PT Pindad dengan Filipina.
“Dipastikan jika memang betul melakukan ekspor tujuannya kemana, kalau ke Filipina maka itu sudah melalui prosedur yang benar maka kita pertanyakan mengapa ada penyitaan,” katanya.
Dari PT Perindustrian TNI-AD (Pindad) sendiri diperoleh konfirmasi bahwa benar ada pesanan senjata dari pihak Mali. “Kebetulan senjata pesanan pihak Mali berada dalam satu kapal dengan pesanan Filipina” kata Timbul Sitompul, Juru Bicara PT Pindad, Jumat (28/8).
Timbul menuturkan, perusahaannya menerima pesanan 10 pucuk Pistol P2 Pindad. Senjata laras pendek itu dipesan Persatuan Menembak Filipina. Pada saat yang bersamaan, Pindad akan mengirimkan pesanan dari Negara Mali, Afrika, sebanyak 100 pucuk senjata jenis SS1-V1 (Senjata Serbu 1 - Varian 1).
Pesanan Mali dimasukin dalam 20 kotak. Adapun untuk Filipina dalam satu kotak. Seluruh pesanan itu dikirim bersamaan dalam satu kapal. “Sebelum ke Mali, (kapal) mampir sebentar ke Filipina. Barangnya ada dalam kapal itu. Mungkin prosedur dan miss komunikasi,” kata Timbul.
Timbul membantah, kiriman Pindad itu illegal. Semua senjata itu ada nomer serinya, berikut dokumen-dokumennya. Namun ia mengakui, sedang terjadi masalah dengan pihak Pabean Filipina dan kini sedang diselesaikan. “Jadi itu legal, ada dokumennya. Tak benar seperti yang disebut koran kalau itu buatan Israel, itu (buatan) Pindad dan pesanan legal untuk Mali,” ujarnya lagi menegaskan.
Dikatakan Timbul, pihaknya kini sedang mengurus ke Pabean Filipina, berkaitan dengan pengiriman tersebut. Timbul menegaskan, dalam urusan pengiriman dan penjualan senjata, Pindad tak mau gegabah. Apalagi dokumen-dokumen jual beli yang disertakan, melibatkan izin dua negara
Ikat Nasionalisme Penduduk Pulau Terluar dengan Upacara Bendera 0 komentar
Banyak penduduk Indonesia yang mendiami pulau-pulau terluar. Tempat tinggal mereka bahkan lebih dekat dengan negara lain. Bagaimana cara mengikat rasa kebangsaan mereka?
"Salah satunya, setiap 17 Agustus kami melakukan upacara bendera," kata Direktur Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil dan Terluar Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Toni Ruchimat.
Toni mengatakan itu dalam diskusi bertajuk 'Menjaga Bumi dan Budaya Indonesia' di Warung Daun, Jl Pakubuwono 10, Jakarta Selatan, Sabtu (29/8/2009).
Menurut Toni, tradisi upaca setiap hari kemerdekaan RI itu telah dilakukan sejak tahun 2006 yang lalu. Dengan cara tersebut, masyarakat di pulau terluar akan merasa dperhatikan sebagai bagian bangsa Indonesia.
Toni menjelaskan, Indonesia mempunyai 92 pulau terluar. 33 Di antaranya pulau yang memiliki penduduk.
Selain upacara bendera, cara lain untuk mempertahankan nasionalisme penduduk di pulau terluar adalah dengan terus menerus berhubungan dengan mereka. Perekonomian pun harus dikembangkan di wilayah tersebut.
"Kita banyak membangun infrastruktur dari berbagai aspek, termasuk security. Security menyangkut masalah kedaulatan. Kita minta bantuan TNI untuk menjaga pulau-pulau terluar itu," pungkasnya
Senjata Pindad Di Filipina 0 komentar
Sebuah kapal kargo pengangkut senjata berbendera Panama, ditahan Bea Cukai Filipina, Kamis (20/8) malam pekan lalu ketika merapat di pelabuhan Mariveles, Provinsi Bataan, utara Manila. Kapal bernama MV Captain Ufuk mengangkut sekitar 50 senapan.
Setelah dicek, ditemukan senapan buatan Pindad berjenis SS1-V1, beberapa perlengkapan militer lainnya, dan senjata laras panjang bermerek Israel “Galil”. Senjata itu adalah sejenis senjata tipe serbu yang sangat akurat (300-800 meter).
Kasus ini hingga kini belum ada kepastian. Hingga kini Departemen Luar Negeri (Deplu) masih belum menerima keterangan resmi dari pemerintah Filipina terkait senjata itu. Selain senjata-senjata itu, aparat Filipina juga menahan 14 kru dari Georgia dan Afrika. Kapal tersebut disebutkan berangkat dari Pelabuhan Georgia dan singgah di Indonesia untuk mengambil barang, sebelum kemudian berlayar ke Pelabuhan Mariveles.
“Memang ditemukan lima peti senjata yang tercampur. Tapi pemerintah Filipina belum memastikan asal senjata tersebut dan belum ada keterangan resmi dari pemerintah Filipina" ujar juru bicara Deplu Teuku Faizasyah di kantornya, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Jumat (28/8).
Selain itu, lanjutnya, Deplu juga berusaha mencoba mencari tahu dan memastikan kepada PT Pindad terkait keberadaan senjata sebanyak lima peti itu. "Kita akan meminta klarifikasi kepada yang berkewenangan yaitu PT Pindad," imbuhnya.
Faizasyah menjelaskan, peredaran senjata di Filipina cukup bebas dan tidak bisa disamakan dengan di Indonesia. "Di sana dibenarkan oleh hukum. Kita juga baru melayang surat klarifikasi terkait apakah ada penjualan senjata oleh PT Pindad," pungkasnya.
Apabila itu benar senjata buatan PT Pindad Indonesia, lanjut Faizasyah, maka Deplu akan melakukan pengecekan ke pihak terkait apakah ada suatu perjanjian ekspor antara PT Pindad dengan Filipina.
“Dipastikan jika memang betul melakukan ekspor tujuannya kemana, kalau ke Filipina maka itu sudah melalui prosedur yang benar maka kita pertanyakan mengapa ada penyitaan,” katanya.
Dari PT Perindustrian TNI-AD (Pindad) sendiri diperoleh konfirmasi bahwa benar ada pesanan senjata dari pihak Mali. “Kebetulan senjata pesanan pihak Mali berada dalam satu kapal dengan pesanan Filipina” kata Timbul Sitompul, Juru Bicara PT Pindad, Jumat (28/8).
Timbul menuturkan, perusahaannya menerima pesanan 10 pucuk Pistol P2 Pindad. Senjata laras pendek itu dipesan Persatuan Menembak Filipina. Pada saat yang bersamaan, Pindad akan mengirimkan pesanan dari Negara Mali, Afrika, sebanyak 100 pucuk senjata jenis SS1-V1 (Senjata Serbu 1 - Varian 1).
Pesanan Mali dimasukin dalam 20 kotak. Adapun untuk Filipina dalam satu kotak. Seluruh pesanan itu dikirim bersamaan dalam satu kapal. “Sebelum ke Mali, (kapal) mampir sebentar ke Filipina. Barangnya ada dalam kapal itu. Mungkin prosedur dan miss komunikasi,” kata Timbul.
Timbul membantah, kiriman Pindad itu illegal. Semua senjata itu ada nomer serinya, berikut dokumen-dokumennya. Namun ia mengakui, sedang terjadi masalah dengan pihak Pabean Filipina dan kini sedang diselesaikan. “Jadi itu legal, ada dokumennya. Tak benar seperti yang disebut koran kalau itu buatan Israel, itu (buatan) Pindad dan pesanan legal untuk Mali,” ujarnya lagi menegaskan.
Dikatakan Timbul, pihaknya kini sedang mengurus ke Pabean Filipina, berkaitan dengan pengiriman tersebut. Timbul menegaskan, dalam urusan pengiriman dan penjualan senjata, Pindad tak mau gegabah. Apalagi dokumen-dokumen jual beli yang disertakan, melibatkan izin dua negara.
Pemerintah Kirim Tim Terpadu ke Mentawai 4 komentar
Mardiyanto mengapresiasi masyarakat yang menunjukkan penolakan penjualan tiga pulai itu.
Kasus penjualan tiga pulau di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, terus memancing reaksi. Namun pemerintah sudah berencana mengirimkan tim ke Mentawai untuk mengecek langsung kabar tersebut.
"Kita sudah menugaskan tim terpadu ke Sumatera Barat," kata Menteri Dalam Negeri Mardiyanto di Istana Negara, Jakarta, Kamis 27 Agustus 2009.
Penjualan pulau ini terungkap dari situs privateislandsonline.com. Dalam laman yang melayani jual beli pulau-pulau di berbagai belahan dunia, tercantum nama tiga pulau Indonesia yang terdaftar akan dijual, yaitu Pulau Macaroni, Pulau Siloinak, dan Pulau Kandui. Ketiganya terdata di bawah judul 'Islands for Sale in Indonesia'. Ketiga pulau tersebut masuk dalam gugusan Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat.
Pulau Macaroni seluas 15 hektar ditawarkan dengan harga 4 juta Dollar AS, Pulau Siloinak seluas 24 hektar ditawarkan dengan harga 1,6 juta Dollar AS, dan Pulau Kandui seluas 26 hektar ditawarkan dengan harga 8 juta Dollar AS.
Mardiyanto menjelaskan, kepergian tim terpadu ke Kepulauan Mentawai adalah untuk mengecek langsung lokasi yang disebutkan dijual ke pihak asing. "Kalau tidak ke sana, bisa salah interpretasi nantinya," ujarnya.
Mardiyanto pun mengapresiasi masyarakat yang telah menunjukkan penolakan penjualan tiga pulau tersebut. "Banyaknya tanggapan masyarakat yang menolak penjualan tiga pulau itu menunjukkan ciri nasionalisme kita," ujarnya.
Ketiga pulau tersebut dipromosikan sebagai destinasi surfing (selancar) terkenal karena ombaknya yang terbaik di dunia. Keindahan ketiga pulau itu juga disebut sebagai kombinasi terbaik bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan bisnis sekaligus menikmati gaya hidup dalam satu waktu.
Indonesia Bisa Jadi Rujukan Sawit Dunia 1 komentar
Sebagai produsen minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) terbesar di dunia, seharusnya Indonesia dapat berperan penting dalam proses transformasi industri kelapa sawit melalui inovasi teknologi hulu maupun hilir.
Diprediksi, Indonesia akan mengalami banjir produksi CPO hingga 22 juta ton minyak kelapa sawit pada 2010. dari jumlah tersebut yang diserap pasar domestik hanya sebesar 4,4 juta ton, 15 juta ton lainnya untuk di ekspor.
"Ramalan ini bisa saja tidak terjadi, karena faktor El Nino yang akan menurunkan produksi," ujar Direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Witjaksana Darmosarkoro dalam konferensi pers peluncuran International Oil Palm Conference (IOPC) 2010, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (26/8).
Dengan potensinya yang demikian besar, PPKS berupaya menempatkan Indonesia sebagai rujukan pengembangan sawit dunia. Saat ini Indonesia memiliki lebih dari tujuh juta hektare (ha) perkebunan kelapa sawit dengan produksi tahunan lebih dari 18 juta ton per tahun.
Salah satu upaya itu adalah melalui penyelenggaraan event internasional seperti halnya IOCP 2010 yang dilakukan setiap empat tahun sekali. IOPC 2010 mendatang akan dilaksanakan di Yogyakarta.
Dalam acara ini akan diselenggarakan pula pameran industri kelapa sawit dan pendukungnya dengan peserta diperkirakan lebih dari 150 perusahaan, di 130 booth dengan seribu peserta dari dalam negeri maupun luar negeri.
Adapun agenda utama IOPC 2010 adalah paparan para pakar kelapa sawit dari Afrika, Eropa, Asia, Amerika Selatan dan negara-negara produsen dan konsumen CPO akan memaparkan inovasi teknologi terbaru mereka di bidang budidaya, diversifikasi produk hilir, sosial ekonomi, pemasaran, dan masalah lingkungan di industri kelapa sawit.
Mengheningkan Cipta untuk SBY, Pertanda? 0 komentar
akarta - Dalam Rapat Paripurna yang dihadiri Presiden SBY, lagu kebangsaan Indonesia Raya tidak berkumandang. Melainkan lagu Mengheningkan Cipta-lah yang menyambut kedatangan SBY. Pertanda apakah ini?
Menurut politisi yang juga dikenal sebagai paranormal, Permadi, lagu Mengheningkan Cipta itu sedianya dikumandangkan untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah tiada. Bila lagu itu dikumandangkan menyambut SBY datang, artinya SBY tidak lagi dianggap sebagai presiden.
"Kalau saya SBY, saya sangat tersinggung. Masak saya masih hidup disamakan dengan arwah. Ya itu kan dulu juga sudah ditunjukkan Yang Maha Kuasa, waktu SBY di Istana dikerubungi lalat," ujarnya kepada INILAH.COM, Jakarta, Jumat (14/8).
Anggota Dewan Pembina Partai gerindra ini berpendapat, kenapa lagu kebangsaan Indonesia raya itu lupa dinyanyikan di DPR karena Tuhan telah menutup mata semua anggota DPR sehingga kejadian itu terjadi. "Ini kehendak Tuhan. Pimpinan DPR itu telah menganggap SBY sudah demisioner, jadi tidak usah disambut dengan Indonesia Raya. Ini seperti sengaja," katanya.
Permadi menyatakan, SBY tidak boleh hanya tinggal diam saja soal kasus ini. Menurutnya, SBY perlu membongkar masalah ini, karena ini bukan main-main. "Ini juga makna bahwa hanya presiden yang disambut dengan Indonesia Raya. Kalau begitu SBY dianggap bukan presiden," ungkapnya. [mut]
Lupa Indonesia Raya, 'Bunga-bunga' Politik 0 komentar
Semarang - Lagu Indonesia terlupakan dalam rapat paripurna DPR yang mengagendakan pidato kemerdekaan Presiden SBY. Namun alpanya menyanyikan lagu kebangsaan tersebut dianggap hanya sekadar 'bunga-bunga' dari seremoni keunikan politik Indonesia.
"Itu hanya keunikan politik di Indonesia. Dalam seremoni kenegaraan bukan substansinya tetapi 'bunga-bunganya' yang lebih diperhatikan. Tetapi sebaiknya tidak perlu diperpanjang," kata pengamat politik Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Isharyanto di Semarang, Jumat (14/8).
Kelalaian tersebut, menurutnya, terjadi secara spontan atau tidak sengaja alias tidak terencana secara sistematis. Pidato SBY, lanjut Isharyanto, merupakan tradisi kenegaraan menjelang puncak peringatan HUT ke-64 RI pada 17 Agustus 2009.
Saat rapat paripurna, acara dimulai dengan mengheningkan cipta yang dipimpin Ketua DPR, Agung Laksono, bukan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Agung Laksono telah meminta maaf atas insiden tersebut. Kejadian itu bukan disengaja tetapi karena masalah teknis.
Wakil Ketua MPR AM Fatwa menyayangkan lagu kebangsaan tidak dinyanyikan pada pembukaan acara kenegaraan terkait dengan HUT ke-64 RI itu.
Mengenai isi dari pidato SBY tersebut, ia menjelaskan, situasi politik Indonesia saat ini antara lain diwarnai dengan politik ekonomi kerakyatan dan ekonomi liberal. "Oleh karena itu, pilihannya adalah mengacu pada ekonomi liberal untuk efisiensi dan 'promarket', serta menyisakan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan," bebernya.
Pada kesempatan itu Isharyanto juga mengemukakan pentingnya pemberantasan terorisme yang tidak hanya secara represif. "Pemerintah harus mencari jalan keluar dalam memberantas terorisme, tidak hanya represif, karena kejahatan ini bersifat sistematis dan memiliki jaringan," tandas Isharyanto.[*/jib]
Presiden: Malaysia Diharap Punya Niat Baik 0 komentar
Meski masalah tari Pendet dalam iklan visit Malaysia, muncul karena ulah pihak swasta, pemerintah Malaysia tetap harus peduli terhadap isu tari pendet. Jangan sampai masalah itu mengganggu kerja sama dua negara di berbagai bidang yang terjalin baik.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap Malaysia menggunakan niat baik untuk menyelesaikan masalah penggunaan tari pendet dalam promosi wisata Malaysia.
"Ini pelajaran yang sangat baik. Saya berharap niat baik Indonesia untuk menjaga hubungan baik dimiliki juga oleh Malaysia sehingga kerja sama yang selama ini baik terjaga tidak terganggu," ujar Presiden dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (25/8).
Sebelum jumpa pers, Presiden menerima laporan serta penjelasan dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik dan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. Presiden mengemukakan, protes yang telah disampaikan Indonesia ke Malaysia atas penggunaan tari pendet untuk promosi wisata Malaysia tidak berlebihan.
"Ini sudah terjadi beberapa kali dan protes ini untuk kebaikan pada masa depan," ujar Presiden.
Presiden menyebut, di Malaysia saat ini ada sekitar 1,8 juta warga negara Indonesia yang bekerja di jajaran kedutaan besar dan konsulat jenderal, belajar, dan sebagai tenaga kerja Indonesia.
"Niat baik kita menjaga hubungan baik itu semoga juga dimiliki oleh Malaysia. Jangan sampai kerjasama baik kita di banyak bidang terganggu oleh hal-hal semacam ini," ujar SBY di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (25/8).
Iklan pariwisata yang menampilkan adegan tarian pendet memang dibuat pelaku bisnis swasta Malaysia. Tetapi menurut Presiden SBY bagaimana pun pemerintah Malaysia seharusnya bisa menjaga sensitivitas rakyat Indonesia terkait kasus tersebut. Terlebih kasus hak cipta dan klaim karya budaya itu bukan yang pertama kali terjadi.
"Ke depan Pemerintah Malaysia agar sungguh-sungguh berikan perhatian menjaga perasaan dan memelihara hubungan baik dengan Indonesia," sambung Kepala Negara.
